Categories
Pendidikan

Tata Pemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNMENT)

Tata Pemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNMENT)

Tata Pemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNMENT)

Pengertian Tata Pemerintahan

Tata pemerintahan yang baik adalah “mantra” yang telah diucapkan banyak orang di Indonesia sejak tahun 1993. Kata pemerintah mewakili moralitas baru yang terlihat rasional, profesional, dan demokratis, terlepas dari apakah itu diucapkan di kantor Bank Dunia di Washington, AS. Atau di kantor LSM yang lusuh. Di pinggiran Jakarta. Dengan kata ini, perwakilan dari berbagai kelompok profesional tampaknya terikat pada pemerintah yang korup di negara-negara berkembang oleh “paduan suara paduan suara”. “Pemerintahan yang baik, orang-orang jahat!” Dikelilingi oleh seruan dari berbagai pihak, pejabat pemerintah disuarakan untuk menyebut konsep ini, meskipun dengan makna dan maksud yang berbeda.

Proses Pemahaman Tata Pemerintahan

Proses pemahaman tata kelola umum mulai muncul di Indonesia dari tahun 1990-an dan mulai berkembang lebih lanjut pada tahun 1996, dengan interaksi pemerintah Indonesia sebagai negara-negara pemberi bantuan yang menekankan kondisi objektifnya dengan negara-negara asing. Perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. . Istilah ini umumnya terkait dengan kebijakan pemberian bantuan dari negara-negara donor, menjadikan isu tata kelola sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman dan hibah.

Kata governance sering dikacaukan dengan pemerintah. Akibatnya, negara dan pemerintah, yang menjadi korban utama seruan kolektif ini, adalah target nomor satu untuk perbaikan. Lembaga keuangan internasional memiliki prioritas untuk meningkatkan birokrasi pemerintah di Dunia Ketiga dalam rencana tata kelola yang baik. Aktivis dan penentang juga berpartisipasi dalam acara ini dengan menambahkan prinsip-prinsip kebebasan politik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan institusi negara. Tata pemerintahan yang baik berhasil membawa hubungan antara lembaga keuangan multilateral sinis dan aktivis politik lebih dekat dengan hubungan antara pemerintah negara-negara berkembang dan organisasi-organisasi itu. Jadi jadilah sintesis dari tujuan ekonomi dan politik.

Namun, yang sesuai, peserta tidak dapat menjelaskan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Mereka hanya tahu satu hal, yaitu tangan yang tidak kelihatan seperti sihir yang mereka katakan. Dalam hal tata pemerintahan yang baik, pembicara hanya tahu sedikit, sehingga sesuatu yang tidak jelas dan tidak terkontrol menyebabkan penyalahgunaan, bahwa program ekonomi tidak dapat berhasil tanpa legitimasi, tatanan sosial dan efisiensi kelembagaan.

Faktor yang sering dilupakan adalah bahwa kekuatan konsep ini justru terletak pada interaksi negara, masyarakat, dan sektor pasar. Oleh karena itu, tata kelola yang baik harus mempertimbangkan situasi sektor di luar negeri sebagai proyek sosial.

 

Arti Pemerintahan Yang Baik

Pemerintahan yang berubah menjadi pemerintahan adalah penggunaan otoritas ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan negara di semua tingkatan. Tata kelola meliputi semua mekanisme, proses dan lembaga di mana warga negara dan kelompok masyarakat mengekspresikan minat mereka, menggunakan hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka dan mengurangi perbedaan mereka.

Definisi lain mengungkapkan bahwa tata kelola adalah mekanisme untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial, yang melibatkan dampak dari negara dan sektor non-pemerintah dalam upaya bersama. Definisi ini mengasumsikan bahwa tidak ada aktor yang mengambil bagian di tempat-tempat di mana tidak banyak dominasi yang menentukan pergerakan aktor lain. Pesan pertama dalam terminologi pemerintah membantah pemahaman formal tentang fungsi lembaga-lembaga negara. Tata kelola mengakui bahwa ada banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja di berbagai tingkat di masyarakat.

Meskipun mengakui bahwa ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, tata kelola bukanlah sesuatu yang terjadi kacau, acak, atau tidak terduga. Ada aturan yang diterapkan oleh berbagai aktor. Aturan umum yang penting adalah otoritas yang diterapkan oleh negara. Namun, dalam konsep otoritas manajemen, diasumsikan bahwa itu dilaksanakan secara sepihak, dengan konsensus dari berbagai pelaku. Oleh karena itu, aktor di luar pemerintah harus memiliki wewenang untuk berpartisipasi dalam pembentukan, kontrol dan penegakan otoritas yang didirikan secara kolektif, karena melibatkan banyak pihak dan tidak beroperasi atas dasar dominasi pemerintah.